Hukuman Misbakhun Akhirnya Berakhir Karena Terbukti Tak Bersalah

Hukuman Misbakhun Akhirnya Berakhir Karena Terbukti Tak Bersalah

Sumber: Google

Dalam skandal ini Mukhamad Misbakhun mendapatkan hukuman selama dua tahun kurungan penjara. Mukhamad Misbakhun yang tidak menerima ini akhirnya meminta untuk Mahkamah Agung (MA) melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi atas L/C fiktif.

Masalah soal kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara hukum. Munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini karena adanya skandal Letter of Credit (L/C) fiktif pada Bank Century yang melibatkan Mukhamad Misbakhun.

Setelah sudah terbukti tidak bersalah, akhirnya Mukhamad Misbakhun dibebas murnikan dari masalah kasus Misbakhun dan juga Misbakhun korupsi. Mukhamad Misbakhun juga sudah dibebaskan dari hukuman penjara yang didapatkannya selama dua tahun itu.

Setelah Mahkamah Agung (MA) melakukan PK terbukti bahwa kasus yang membelit Mukhamad Misbakhun itu adalah kasus perdata bukannya pidana.

Ada yang memberitakan bahwa hengkangnya Mukhamad Misbakhun dari PKS itu karena adanya kasus Misbkahun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi. Tetapi kabar itu tidak benar adanya, karena Mukhamad Misbakhun juga sudah mengatakan ingin memilih jalan politiknya sendiri.

Hengkangnya Mukhamad Misbakhun dari Fraksi PKS, Kemudian Misbakhun memilih untuk menjadi anggota dari Fraksi Golongan Karya (Golkar).

Mukhamad Misbakhun sudah hengkang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan di dalam Fraksi PKS tersebut. Muhammad Firdaus lah yang mengantikan tempat Mukhamad Misbakhun dalam Fraksi PKS.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bara Hasibuan: Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Tidak Miliki Relevansi

Image
Terkait adanya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, dikatakan tidak memiliki relevansi oleh anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan. Karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan. "Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Dalam UU Pemilu dikatakan oleh dirinya kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut serta dan tidak beri dukungan Pansus tersebut. Pada sebelumnya ada usulan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon guna pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. "Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu men...
Read more

Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century

Image
Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century Yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan segera menjelaskan dengan jelas mengenai kasus Bank Century yang sudah melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang sudah berhasil merugikan uang negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengatakan hal ini saat Setya Novanto memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ditanyakan awak media pada Novanto yang kala itu menanyakan adanya kemungkinannya SBY teseret dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ). Novanto juga mengatakan dirinya memiliki bukti yang cukup kuat dan juga akurat untuk menjelaskan siapa saja yang sudah ikut dalam kasus Bank Century . Menurut Setya Novanto , kasus  Bank Century ini terjadi pada zaman Pemerintahan Presiden ke-6 kita yaitu SBY , dan juga melibatkan beberapa pihak. Maka dari itu harusnya ada tersangka lain yang terlibat dal...
Read more

Hampir Semua Susunan Direksi BNI Dirombak, Kecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: Medcom.id Membahas tentang pagelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah digelar oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Untuk saatnya giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B BNI ) yang mengadakan RUPSLB tersebut. Terlihat bahwa dalam RUPSLB Bank  BNI  tersebut mendapat perubahan susunan direksi dan juga komisaris perseroan. Namun, nama  Achmad Baiquni  nampaknya tidak terkena perubahan tersebut.  Achmad Baiquni   masih menduduki posisinya yang mana kala itu menjabat sebagai Direktur Utama untuk Bank  BNI   hingga sekarang. Adapun pergantian susunan pejabat  BNI  ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM)  BNI   Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di  BNI  masih bertahan. "Kemudian (RUPSLB) memberhentikan dengan hor...
Read more