Awas! Sekolah Swasta yang Kualitasnya Buruk Akan Ditutup Kemendikbud



Sekolah non negeri atau swasta akan ditutup oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) apabila sekolah tersebut memiliki kualitas yang buruk atau abal-abal. Kemendikbud juga kedepannya akan mengikutsertakan sekolah swasta dalam sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan menerima dana bantuan sekolah (BOS).

 "Kalau sekolah swastanya abal-abal terus itu akan ditutup. Karena akan memberatkan APBN untuk BOS-nya," kata Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Catharina Muliana Girsang di Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

 Untuk sekolah non negeri (swasta) Catharina menuturkan untuk tidak perlu khawatir takut tidak mendapatkan calon peserta didik baru karena PPDB sistem zonasi. Calon siswa tidak mampu disebutnya bisa bersekolah di sekolah swasta dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 Mulai tahun depan PPDB untuk sekolah swasta dan juga negeri akan dilakukan secara bersamaan dengan sistem zonasi. Hal tersebut dikatakan Catharina bisa dilakukan karena sekolah swasta dan negeri sama-sama penerima dana BOS.

 "Sekolah swasta PPDB-nya harus sama dengan sekolah negeri. Supaya nanti sekolah negerinya tidsk tertampung, sekolah swasta penerima BOS wajib menerima," ujar Catharina.

 Kebijakan tersebut nantinya membuat para calon siswa akan bisa memilih untuk bersekolah di sekolah negeri atau swasta. Karena itu sekolah swasta juga dikatakan Catharina akan didorong untuk meningkatkan mutunya.

 "Jadi kan nanti otomatis anak yang mampu kalau melihat sekolah negeri belum bagus, mereka akan memilih sekolah swasta lebih bagus. Jadi ini juga mendorong sekolah swasta untuk meningkatkan mutunya," jelas Catharina.
Catharina mengatakan sekolah swasta masih banyak yang memiliki kualitas buruk atau abal-abal namun akan diikutsertakan dalam PPDB zonasi dan menerima dana BOS. Untuk menyikapi hal itu, Catharina mengatakan Kemendikbud akan menutup jika sekolah swasta abal-abal itu tidak meningkatkan mutunya.







Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bara Hasibuan: Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Tidak Miliki Relevansi

Image
Terkait adanya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, dikatakan tidak memiliki relevansi oleh anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan. Karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan. "Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Dalam UU Pemilu dikatakan oleh dirinya kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut serta dan tidak beri dukungan Pansus tersebut. Pada sebelumnya ada usulan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon guna pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. "Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu men...
Read more

Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century

Image
Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century Yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan segera menjelaskan dengan jelas mengenai kasus Bank Century yang sudah melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang sudah berhasil merugikan uang negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengatakan hal ini saat Setya Novanto memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ditanyakan awak media pada Novanto yang kala itu menanyakan adanya kemungkinannya SBY teseret dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ). Novanto juga mengatakan dirinya memiliki bukti yang cukup kuat dan juga akurat untuk menjelaskan siapa saja yang sudah ikut dalam kasus Bank Century . Menurut Setya Novanto , kasus  Bank Century ini terjadi pada zaman Pemerintahan Presiden ke-6 kita yaitu SBY , dan juga melibatkan beberapa pihak. Maka dari itu harusnya ada tersangka lain yang terlibat dal...
Read more

Hampir Semua Susunan Direksi BNI Dirombak, Kecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: Medcom.id Membahas tentang pagelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah digelar oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Untuk saatnya giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B BNI ) yang mengadakan RUPSLB tersebut. Terlihat bahwa dalam RUPSLB Bank  BNI  tersebut mendapat perubahan susunan direksi dan juga komisaris perseroan. Namun, nama  Achmad Baiquni  nampaknya tidak terkena perubahan tersebut.  Achmad Baiquni   masih menduduki posisinya yang mana kala itu menjabat sebagai Direktur Utama untuk Bank  BNI   hingga sekarang. Adapun pergantian susunan pejabat  BNI  ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM)  BNI   Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di  BNI  masih bertahan. "Kemudian (RUPSLB) memberhentikan dengan hor...
Read more