Kepemimpinan Airlangga Hartarto Kacaukan Golkar, Ini Penjelasannya



Kini Partai berlambang pohon beringin, Partai Golkar dalam pimpinan Airlangga Hartarto pada era ini mendapat penilaian dari Ketua Koorbid Pemenangan Wilayah Sumatera, Indra Bambang Partai Golkar semakin acak-acakan.

 Dikatakan acak-acakan karena bisa dilihat dari kebijakan, rapat pleno Partai Golkar harus terlebih dahulu dengan rapat korbid seperti yang dijalankan saat ini.
"Partai Golkar bertambah amburadul. Teman-teman minta segera diadakan Rapat Pleno. Lalu dengan alasan harus ada Rapat Korbid dulu, disambung dengan rapat harian baru akan ada rapat pleno. Sangat aneh Partai Golkar jadinya," kata Indra kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

 Pada saat ini dikatakan juga oleh Indra, saat dirinya ingin mengajukan rapat koorbid, undangan yang sudah ditekennya dianggap tidak berlaku oleh DPP Partai Golkar.

 Prosedur undangan rapat koorbid tersebut mendadak diubah, hal itu sangat membuat dirinya terheran. Sepantasnya, Indra ingin memimpin rapat koorbid pada Selasa (10/9/2019).

 "Sebagai ketua Koorbid Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera, saya mengundang rapat Korbid seperti biasa. Tiba-tiba ada kebijakan baru bahwa rapat korbid yang mengundang adalah Sekjen. Jadi undangan saya tidak berlaku," ujarnya.

 Indra menceritakan, rapat Korbid dengan tanda tangan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus telah disahkan kemarin, Senin (9/9/2019). Namun tetapi, ia menilai aneh, karena dalam acara rapat tersebut, dirinya beserta sua kader Golkar lainnya tidak diundang dalam rapat.

 "Kemarin undangan rapat sudah dikeluarkan Sekjen kepada anggota Korbid PP Sumatera. Ada 3 orang yang tidak diundang, saya, Andi Sinulingga dan Aroem. Sangat aneh, Ketua Korbid yang biasa memimpin rapat tidak diundang. Ada apa ini? Manajemen cara apa yang dilakukan Airlangga. Apa ini perusahaan? Kita semua pegawai?" tanya Indra.

 Terkait kebijakan baru ini, Indra merasa tidak masuk akal. Terlebih, dirinya merasa tidak punya hak mengundang rapat sebagai ketua Korbid.

 Apalagi, kata Indra jika partai Golkar berdasatkan hasil Pemilu 2019, di bawah kepemimpinan Indra Utoyo, hanya wilayah Sumatera yang dapat kursi tambahan untuk Golkar. Sisanya turun.
"Ya kan aneh. Masak saya ketua Korbid gak diundang rapat Korbidnya? Ada apa? Apa saya berbuat salah? Padahal korbid kita yang menyumbang kursi tambahan untuk DPR RI. Coba misalnya kita tidak menambah, tetap 17 kursi Sumatera, mungkin posisi Golkar jadi nomor 3," tuturnya.
Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bara Hasibuan: Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Tidak Miliki Relevansi

Image
Terkait adanya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, dikatakan tidak memiliki relevansi oleh anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan. Karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan. "Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Dalam UU Pemilu dikatakan oleh dirinya kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut serta dan tidak beri dukungan Pansus tersebut. Pada sebelumnya ada usulan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon guna pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. "Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu men...
Read more

Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century

Image
Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century Yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan segera menjelaskan dengan jelas mengenai kasus Bank Century yang sudah melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang sudah berhasil merugikan uang negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengatakan hal ini saat Setya Novanto memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ditanyakan awak media pada Novanto yang kala itu menanyakan adanya kemungkinannya SBY teseret dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ). Novanto juga mengatakan dirinya memiliki bukti yang cukup kuat dan juga akurat untuk menjelaskan siapa saja yang sudah ikut dalam kasus Bank Century . Menurut Setya Novanto , kasus  Bank Century ini terjadi pada zaman Pemerintahan Presiden ke-6 kita yaitu SBY , dan juga melibatkan beberapa pihak. Maka dari itu harusnya ada tersangka lain yang terlibat dal...
Read more

Hampir Semua Susunan Direksi BNI Dirombak, Kecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: Medcom.id Membahas tentang pagelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah digelar oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Untuk saatnya giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B BNI ) yang mengadakan RUPSLB tersebut. Terlihat bahwa dalam RUPSLB Bank  BNI  tersebut mendapat perubahan susunan direksi dan juga komisaris perseroan. Namun, nama  Achmad Baiquni  nampaknya tidak terkena perubahan tersebut.  Achmad Baiquni   masih menduduki posisinya yang mana kala itu menjabat sebagai Direktur Utama untuk Bank  BNI   hingga sekarang. Adapun pergantian susunan pejabat  BNI  ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM)  BNI   Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di  BNI  masih bertahan. "Kemudian (RUPSLB) memberhentikan dengan hor...
Read more