Kediaman Jokowi di Solo Diperketat Keamanannya Menjelang Pelantikan Presiden



Pelantikan untuk kembali lagi terpilih sebagai Presiden RI, kediaman Joko Widodo yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah mendapat pengawasan ketat dari Kepolisian Resort Kota Solo. Untuk hari pelantikan sendiri terjadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.

 "Menjelang pelantikan selain penjagaan tertutup, kita juga kerahkan patroli keliling dengan sepeda motor selain patroli reguler dengan mobil," jelas Ajun Komisaris Besar Polisi Andy Rifai, Kepala Polresta Solo, Senin (7/10/2019).

 Sebagai alasan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Ajun mengatakan sebenarnya pihak dari keluarga besar Jokowi tidak ada yang meminta hal ini. Namun hal tersebut dilakukan mengingat keamanan.

 "Selain patroli, untuk kegiatan preventif juga kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga komunikasi antarstakeholder tetap kita galakan untuk menciptakan situasi Kota Solo tetap aman dan kondusif. Seperti dengan mahasiswa," papar dia. 

 Di luar pengetatan pengamanan kawasan yang dilakukan Polresta, Andy mengatakan untuk pengamanan di kediaman tetap berjalan seperti biasa sebagaimana prosedur pengamanan VVIP. Dimana sesuai Standar Operasional Prosedur, untuk ring pertama dilaksanakan Pasukan Pengamanan Presiden, kemudian ring kedua dari unsur TNI lainnya dan polisi di ring ketiga untuk pengawasan kawasan.

 "Ya sepeti biasanya pengamanan melibatkan TNI dan Polri dengan melakukan patroli serta menempatkan petugas berjaga selama 24 jam di lokasi rawan," ujar Andy.
Ia berharap situasi keamanan di Solo pada saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan aman. Selain kediaman Jokowi, pihaknya juga melakukan pengawasan objek vital lainnya seperti Kantor KPU Solo dan Kantor Bawaslu Solo.

 Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bara Hasibuan: Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Tidak Miliki Relevansi

Image
Terkait adanya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, dikatakan tidak memiliki relevansi oleh anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan. Karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan. "Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Dalam UU Pemilu dikatakan oleh dirinya kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut serta dan tidak beri dukungan Pansus tersebut. Pada sebelumnya ada usulan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon guna pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. "Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu men...
Read more

Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century

Image
Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century Yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan segera menjelaskan dengan jelas mengenai kasus Bank Century yang sudah melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang sudah berhasil merugikan uang negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengatakan hal ini saat Setya Novanto memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ditanyakan awak media pada Novanto yang kala itu menanyakan adanya kemungkinannya SBY teseret dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ). Novanto juga mengatakan dirinya memiliki bukti yang cukup kuat dan juga akurat untuk menjelaskan siapa saja yang sudah ikut dalam kasus Bank Century . Menurut Setya Novanto , kasus  Bank Century ini terjadi pada zaman Pemerintahan Presiden ke-6 kita yaitu SBY , dan juga melibatkan beberapa pihak. Maka dari itu harusnya ada tersangka lain yang terlibat dal...
Read more

Hampir Semua Susunan Direksi BNI Dirombak, Kecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: Medcom.id Membahas tentang pagelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah digelar oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Untuk saatnya giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B BNI ) yang mengadakan RUPSLB tersebut. Terlihat bahwa dalam RUPSLB Bank  BNI  tersebut mendapat perubahan susunan direksi dan juga komisaris perseroan. Namun, nama  Achmad Baiquni  nampaknya tidak terkena perubahan tersebut.  Achmad Baiquni   masih menduduki posisinya yang mana kala itu menjabat sebagai Direktur Utama untuk Bank  BNI   hingga sekarang. Adapun pergantian susunan pejabat  BNI  ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM)  BNI   Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di  BNI  masih bertahan. "Kemudian (RUPSLB) memberhentikan dengan hor...
Read more