Militer AS Disebut Sebagai Teroris Dalam UU yang Diterbitkan Iran

sumber: ayosemarang.com
Undang-undang (UU) yang menyebut seluruh pasukan militer Amerika Serikat (AS) sebagai satuan teroris akhirnya diterbitkan Parlemen Iran UU tersebut diterbitkan sebagai buntut kematian komandan militer kenamaan Iran, Qassem Soleimani yang dibom tentara AS belum lama ini.

Dialihbahasakan dari Rusia Today, Selasa (7/1/2020), parlemen Iran menunjukkan perlawanan dengan menerbitkan undang-undang baru. Mereka menyebut seluruh personel AS sebagai kelompok teroris. 

"Personel Pentagon, semua perusahaan terafiliasi, lembaga, agen dan komandan sebagai anggota kelompok teroris," demikian diberitakan media lokal setempat.

Pedoman aturan ini menjelaskan undang-undang yang diterbitkan pada April 2019. Iran mengecam keras tindakan yang dilakukan angkatan bersenjata AS kepada Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Qassem Soleimani. 

Sebelumnya, pemerintah setempat juga menyebut pembunuhan yang dilakukan kepada Soleimani sebagai terorisme yang disponsori negara AS, sehingga kini mereka menyebut seluruh angkatan bersenjata AS sebagai teroris. 

Untuk diketahui, Soleimani tewas dalam serangan udara militer AS di bandara internasional Baghdad, Irak pada Jumat (3/1/2020), yang dikonfirmasi Pentagon sebagai langkah yang dilakukan atas arahan Presiden AS Donald Trump. Selain Soleimani, komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis juga terbunuh dalam serangan itu. 

"AS dan Israel adalah musuh yang bertanggung jawab atas pembunuhan mujahidin Abu Mahdi al Muhandis dan Qassem Soleimani," kata juru bicara kelompok payung Pasukan Mobilisasi Populer, Ahmed al Assadi seperti dikutip dari Reuters.


Sumber: Ayosemarang.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bara Hasibuan: Pansus Kecurangan Pemilu 2019 Tidak Miliki Relevansi

Image
Terkait adanya usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, dikatakan tidak memiliki relevansi oleh anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan. Karena sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu kalau ada indikasi kecurangan. "Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Dalam UU Pemilu dikatakan oleh dirinya kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut serta dan tidak beri dukungan Pansus tersebut. Pada sebelumnya ada usulan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon guna pembentukan Panitia Khusu (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. "Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu men...
Read more

Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century

Image
Seperti Yang Novanto Katakan SBY Terlibat Bank Century Yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan segera menjelaskan dengan jelas mengenai kasus Bank Century yang sudah melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang sudah berhasil merugikan uang negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengatakan hal ini saat Setya Novanto memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang ditanyakan awak media pada Novanto yang kala itu menanyakan adanya kemungkinannya SBY teseret dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ). Novanto juga mengatakan dirinya memiliki bukti yang cukup kuat dan juga akurat untuk menjelaskan siapa saja yang sudah ikut dalam kasus Bank Century . Menurut Setya Novanto , kasus  Bank Century ini terjadi pada zaman Pemerintahan Presiden ke-6 kita yaitu SBY , dan juga melibatkan beberapa pihak. Maka dari itu harusnya ada tersangka lain yang terlibat dal...
Read more

Hampir Semua Susunan Direksi BNI Dirombak, Kecuali Achmad Baiquni

Image
sumber: Medcom.id Membahas tentang pagelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sudah digelar oleh Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Untuk saatnya giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B BNI ) yang mengadakan RUPSLB tersebut. Terlihat bahwa dalam RUPSLB Bank  BNI  tersebut mendapat perubahan susunan direksi dan juga komisaris perseroan. Namun, nama  Achmad Baiquni  nampaknya tidak terkena perubahan tersebut.  Achmad Baiquni   masih menduduki posisinya yang mana kala itu menjabat sebagai Direktur Utama untuk Bank  BNI   hingga sekarang. Adapun pergantian susunan pejabat  BNI  ialah, satu direktur yakni Ario Bimo menggantikan Catur Budi Harto yang diberhentikan. Ario Bimo sebelumnya General Manager (GM)  BNI   Cabang Tokyo, Jepang. Selain itu juga ada perombakan jabatan Direktur, meskipun mayoritas wajah lama di  BNI  masih bertahan. "Kemudian (RUPSLB) memberhentikan dengan hor...
Read more